Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH PASAL 21

Pengertian PPh Pasal 21

Adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Menteri Keuangan mengubah peraturan mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015. Penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

  • Rp 36.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 3.000.000,- per bulan untuk  wajib pajak orang pribadi.
  • Rp 3.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 250.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
  • Rp 3.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 250.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Contoh perhitungan PPh 21 terbaru karyawan atau pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Ika adalah karyawati pada perusahaan PT. Sinar Unggul dengan status menikah dan mempunyai tiga anak.  Suami Ika merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika menerima gaji Rp 3.000.000,- per bulan. PT. Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,- per bulan. Ika juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,- per bulan,

Ika juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,- sebulan, di samping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Ika membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Ika juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 2.000.000,-. Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji 3.000.000,00
(i) Tunjangan Lainnya: lembur (overtime) 2.000.000,00
(ii) Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.00% 30.000,00
Premi Jaminan Kematian 0.30% 9.000,00
Penghasilan bruto 5.039.000,00
Pengurangan
1. Biaya Jabatan: 5% x 5.039.000,00 = 251.950,00 (iii) 251.950,00
2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% dari gaji pokok 60.000,00
3. (iv) Iuran Pensiun (bila ada) 30.000,00
(341.950,00)
Penghasilan neto sebulan 4.697.050,00
(v) Penghasilan neto setahun 12 x 4.697.050,00 56.364.600,00
(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): (TK/0) untuk WP sendiri 36.000.000,00
(36.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun 20.364.600,00
(vii) Pembulatan 20.364.600,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)
5% x 50.000.000,00 1.018.200,00
PPh Pasal 21 bulan Juli = 1.018.200,00 : 12 84.850,00

*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 84.850,00 x 120% = Rp 101.820,00

Penjelasan:

Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 3.000.000,-.

(i) Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

(ii) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% – 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

(iii) Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun

(iv) Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan.

(v) Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.

(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, terhitung 1 Januari 2015, PTKP yang berlaku adalah sebagai berikut:

  •     Untuk Wajib Pajak orang pribadi Rp 36.000.000,- per tahun.
  •     Tambahan Wajib Pajak kawin Rp 3.000.00,- per tahun.
  •     Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 3.000.000,- per tahun.
  •     Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (max 3 orang) @ Rp 3.000.000,- per tahun.

Besarnya PTKP jika dilihat dari status perkawinan WP (TK = tidak kawin ; K = kawin) :

  •     TK/0 = Rp 36.000.000,- per tahun
  •     K/0 = Rp 39.000.000,- per tahun
  •     K/1 = Rp 42.000.000,- per tahun
  •     K/2 = Rp 45.000.000,- per tahun
  •     K/3 = Rp 48.000.000,- per tahun

Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Ika adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

(vii) Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000,00.

Contoh perhitungan PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak dari perusahaan tempatnya bekerja adalah sebagai berikut:

Bila sebuah perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya, maka tunjangan pajak  tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21:
Edward bekerja pada PT. Kartika Kawashima yang berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan memperoleh gaji sebesar Rp 4.500.000,- sebulan. Tunjangan pajak yang diberikan kepada Edward adalah sebesar Rp 25.000,-. Iuran pensiun yang dibayar oleh Edward adalah sebesar Rp 25.000,- sebulan.
Perhitungan PPh Pasal 21 bulan September 2015 bagi Edward yang tidak menerima penghasilan lain dari PT. Kartika Kawashima selain gaji adalah:
Gaji 4.500.000,00
Tunjangan Pajak 25.000,00
Penghasilan bruto sebulan 4.525.000,00
Pengurangan
1. Biaya Jabatan: 5% x 4.525.000,00 = 226.250,00  226.250,00
2. Iuran Pensiun (bila ada) 25.000,00
(251.250,00)
Penghasilan neto sebulan 4.273.750,00
Penghasilan neto setahun 12 x 4.273.750,00 51.285.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): (TK/0) untuk WP sendiri 36.000.000,00
(36.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun 15.285.000,00
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)
5% x 15.285.000,00 764.250,00
PPh Pasal 21 bulan September = 764.250,00 : 12 63.688,00

*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 63.688,00 x 120% = Rp 76.425,00

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s